Warta
UBAYA
21-01-2025
UBAYA
21-01-2025
Cyber Media
Call Warta: 2981039
Detil Edisi Cetak dengan Rubrik :Seputar Kampus
- Diskusi Politik, Ekonomi, dan Hukum Bersama Pakde Karwo
Sebagai universitas yang peduli akan masyarakat sekitar, Ubaya turut serta menangani masalah yang kerap terjadi di masyarakat. Salah satu bentuk kepedulian Ubaya dengan mengadakan diskusi dalam acara Focus Group Disccusion (FGD) Nasional 2011 dengan tema pembicaraan “Refleksi Problematika Politik, Ekonomi, dan Hukum di Indonesia Sekarang”. Acara ini berlangsung pada Sabtu, 19 Maret 2011 dan bertempat di Perpustakaan lt. V. Turut hadir dalam acara ini Rektor Ubaya, Prof Drs ec Wibisono Hardjopranoto MS dan Gubernur Jawa Timur yang juga merupakan alumnus Ubaya, Dr H Soekarwo SH MHum atau yang akrab disapa Pakde Karwo. “Pendekatan partisipastif dan desentralisasi saat ini sangat perlu dalam menyelesaikan masalah baik itu politik, ekonomi, hingga bidang hukum. Sehingga dengan pendekatan tersebut semua permasahan dapat diselesaikan dengan baik,” demikian Pakde Karwo menjelaskan. Ada tiga usulan dalam mengatasi permasalahan politik dari Pakde Karwo. Pertama, perlunya mendisiplinkan program agar tidak semata populis dan berjangka pendek tetapi berjangka panjang. Kedua, menentukan pilihan arah strategi pembangunan ekonomi yang selaras antara kepentingan nasional dengan keharusan global. Dan yang ketiga adalah memperbaiki partai politik beserta aktor-aktor politik yang terlibat. Pakde Karwo juga menambahkan, bahwa untuk ke depan pemerintah daerah harus lebih aktif mengedepankan partisipasi publik dalam perumusan kebijakan daerah, karena demokrasi partisipastif bukan selamanya milik rakyat. Ketua DPD Golkar Jawa Timur yang juga dosen FH Ubaya, Martono SH MSi, menyetujui dengan paparan Pakde Karwo. “Saya setuju dengan demokrasi pasrtisipastif dan desentralisasi yang direncanakan oleh Gubernur. Namun Gubernur juga harus mematuhi rambu atau peraturan yang berlaku di partai politik,” tuturnya. Martono juga berharap agar pilar demokrasi dapat menjadi kuat sehingga tidak akan ada lagi korupsi di dalam partai politik dan masyarakat dapat mengontrol partai politik yang bertindak berlebihan atau tidak sesuai jalurnya. (twp)
[ Posted 05/04/2011 oleh welly ]